BOYOLALI – Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam di wilayah Kabupaten Boyolali, Polres Boyolali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Bencana Alam, Jumat (31/10/2025), di Aula Bhara Merapi Polres Boyolali. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto dan dihadiri sejumlah pejabat lintas instansi terkait.
Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Kodim 0724/Boyolali, BPBD Boyolali, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta jajaran Kapolsek dan Perwira Staf Polres Boyolali. Rapat ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi antarinstansi dalam menghadapi potensi bencana yang kerap melanda wilayah Boyolali.
Dalam sambutannya, Kapolres Boyolali menekankan pentingnya sinergi dan kecepatan respon antarinstansi ketika bencana terjadi.
“Rakor ini sangat penting untuk mitigasi risiko bencana di wilayah Kabupaten Boyolali. Kecepatan dan kesiapan menjadi kunci utama dalam penanganan setiap kejadian bencana,” ujar AKBP Rosyid Hartanto.
Kapolres juga memaparkan peta daerah rawan bencana di Boyolali. Ia menyebut sejumlah wilayah berpotensi mengalami tanah longsor seperti Kecamatan Selo, Gladag, Simo, dan Musuk. Adapun potensi banjir terdapat di Desa Klewor Kecamatan Kemusu, Desa Ketitang Kecamatan Nogosari, Desa Sawahan Kecamatan Ngemplak, serta Desa Karangduren Kecamatan Sawit.
Selain itu, Boyolali juga menghadapi ancaman kekeringan di wilayah Wonosamudro, Wonosegoro, Juwangi, Kemusu, Cepogo, dan Tamansari, serta potensi angin puting beliung di seluruh kecamatan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Boyolali, Suratno, dalam paparannya menyampaikan apresiasi kepada Polres Boyolali atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, rakor lintas sektor seperti ini menjadi langkah awal penting dalam memperkuat mitigasi dan koordinasi penanggulangan bencana.
“Kabupaten Boyolali memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Karena itu, koordinasi antarinstansi sangat penting agar respon terhadap bencana bisa cepat dan terukur,” jelasnya.
Suratno juga menekankan pentingnya penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) bersama antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penanganan bencana. Ia menambahkan, paradigma penanggulangan bencana kini telah bergeser dari reaktif menjadi preventif.
“Kita harus memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Salah satunya dengan mengusulkan pemasangan alarm peringatan dini untuk menghadapi potensi erupsi Gunung Merapi,” ujarnya.
BPBD Boyolali juga berencana melanjutkan hasil rakor ini dengan kegiatan simulasi gabungan antarlembaga untuk meningkatkan kemampuan teknis dan taktis personel di lapangan.
Rapat koordinasi yang berlangsung berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.