Jakarta – Gelombang tuntutan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap dan mengadili Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, semakin menguat.
Desakan ini datang dari ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Nusantara (KMPN) saat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (10/2/2025). Aksi serupa juga dilakukan di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, menuntut aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap Hasto, yang diduga menjadi otak di balik kasus suap Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan.
Koordinator aksi, Amril, mengutip hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) periode 20-28 Januari 2025, yang menunjukkan bahwa 77 persen masyarakat yang mengetahui status tersangka Hasto meyakini keterlibatannya dalam kasus suap tersebut.
"Publik sudah paham bahwa Hasto Kristiyanto berada di balik suap Harun Masiku. Namun, ia masih tetap menjabat sebagai Sekjen PDIP, ini artinya partai tersebut membiarkan praktik korupsi berkembang di dalamnya," ujar Amril dalam orasinya.
Ia juga memperingatkan bahwa jika KPK tidak segera menangkap Hasto, citra PDIP bisa semakin terpuruk.
"Selama Hasto masih berada di PDIP, lama-lama partai ini bisa dicap sebagai sarang koruptor. Justru jika KPK menangkapnya, PDIP seharusnya berterima kasih karena dapat membersihkan namanya dari citra buruk," tambahnya.
Aksi demonstrasi ini berlangsung dengan tertib di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian.
Dalam persidangan praperadilan, KPK telah membeberkan bahwa Hasto Kristiyanto diduga mengatur dan mengendalikan rangkaian praktik suap dalam kasus ini. Ia disebut berperan dalam upaya menempatkan Harun Masiku di DPR melalui berbagai cara, termasuk menekan Riezky Aprilia agar mundur dari jabatannya, serta menyuruh Agustina Tio untuk menyuap Wahyu Setiawan.
Bahkan, Hasto diduga menyiapkan dana pribadi sebesar Rp400 juta untuk memastikan Harun Masiku bisa segera dilantik sebagai anggota DPR.